Ketika Polisi Mulai Pasrah pada ‘Asisten Kaku’: Menguak Gurita Bisnis AI di Sektor Hukum

Bayangkan sebuah skenario di mana asisten rumah tangga Anda yang luar biasa kaku tiba-tiba diberi wewenang penuh oleh ketua RT untuk menentukan siapa yang boleh bertamu atau siapa yang patut dicurigai mencuri sendok perak di lingkungan Anda. Bukankah itu terdengar seperti ide yang kurang piknik? Namun, itulah kenyataan menggelikan sekaligus mencemaskan yang saat ini tengah melanda jajaran kepolisian di Amerika Serikat. Para pemegang kuasa tampak mulai pasrah dan menyerahkan tugas-tugas krusial mereka kepada kecerdasan buatan.

Sebagai manusia yang dibekali akal budi—sang majikan tertinggi di planet ini—kita harus melihat fenomena ini dengan dahi berkerut. AI, dengan segala kemegahan algoritmanya, hanyalah sebuah alat bantu. Ingatlah selalu prinsip dasar kita: “Sebab AI Hanyalah Alat, Kaulah Majikan yang Punya Akal”. Ketika alat yang tak punya jiwa ini mulai diposisikan sebagai “otak utama” dalam menegakkan keadilan, di sanalah kekacauan sistemik bermula. Kepolisian sejati membutuhkan intuisi, empati, dan penilaian sosiologis kontekstual—sesuatu yang mustahil dipahami oleh barisan kode biner.

Ribuan kepala polisi baru saja berkumpul di Fort Worth, Texas, dalam pameran teknologi International Association of Chiefs of Police (IACP). Di sana, para vendor teknologi dengan lihai merayu aparat dengan janji manis efisiensi. Robot pengawas, kamera pengenal wajah, hingga perangkat lunak pembuat laporan otomatis dijajakan layaknya kacang goreng. Namun, jika manusia di balik seragam mulai malas berpikir dan membiarkan mesin kaku ini mengambil alih keputusan, kita sedang berjalan menuju gerbang dystopia yang konyol.

Analisis Mendalam

Mari kita bedah anatomi bisnis yang sedang menggiurkan ini. Bintang utama dalam pameran teknologi kepolisian tersebut adalah alat-alat yang diklaim mampu memangkas waktu kerja polisi secara drastis. Salah satu yang paling agresif dipasarkan adalah Draft One, sebuah program penulisan laporan berbasis AI generative dari Axon Enterprise (raksasa teknologi yang terkenal dengan produk alat kejut TASER-nya). Axon berargumen bahwa polisi menghabiskan hingga 40 persen waktu giliran kerja mereka hanya untuk mengetik laporan di balik kibor. Solusinya? Biarkan AI yang menyusun narasinya berdasarkan rekaman kamera tubuh (body-worn camera).

Tidak hanya itu, persaingan di sektor ini juga melahirkan konsep Real-Time Crime Center (RTCC) sebagai “pusat kendali digital”. Melalui platform seperti Velocity dari ForceMetrics atau Axon Fusus, semua aliran data dari CCTV jalanan, pemindai pelat nomor otomatis, hingga log panggilan darurat 911, dilebur dan dianalisis oleh AI dalam hitungan detik. Tujuannya adalah menyajikan informasi instan bagi petugas sebelum mereka tiba di lokasi kejadian. Gurita bisnis ini sangat masif; pendapatan produk AI milik Axon bahkan dilaporkan meroket hingga 700 persen dari tahun ke tahun.

Fenomena ini memicu perlombaan senjata digital di kalangan korporasi teknologi. Perusahaan besar seperti Axon dan Motorola Solutions saling sikut untuk memonopoli seluruh “tumpukan teknologi” kepolisian. Mereka menawarkan kontrak multi-tahun yang mengunci ketergantungan pemerintah daerah, lengkap dengan uji coba gratis yang menggiurkan. Bahkan, sekitar seperempat pengunjung di ruang pameran Fort Worth tersebut bukanlah aparat, melainkan perwakilan firma ekuitas swasta yang mencium aroma cuan tebal dari dana anggaran kepolisian yang melimpah.

Baca juga artikel menarik lainnya di kategori Sidang Bot.

Batasan Sistem

Namun, mari kita bicarakan gajah di dalam ruangan: AI adalah sistem yang kaku dan rawan halusinasi. Ia tidak benar-benar mengerti apa yang ia tulis; ia hanya menebak kata berikutnya berdasarkan statistik probabilitas. Keterbatasan ini terbukti secara memalukan awal tahun ini di Utah, ketika Draft One menulis dalam laporan resmi kepolisian bahwa seorang petugas patroli “telah berubah menjadi seekor katak”. Penyebabnya? Mikrofon kamera tubuh petugas secara tidak sengaja menangkap audio latar belakang dari film kartun Disney The Princess and the Frog yang sedang diputar di lokasi kejadian. Sungguh sebuah asisten yang sangat rajin tetapi kurang piknik!

Di balik humor katak bernyanyi tersebut, ada ancaman serius terhadap hak-hak sipil. Ketika seorang polisi manusia menulis laporan, ia dapat disumpah dan disidang di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan setiap kata, emosi, dan sudut pandangnya. Bagaimana Anda menginterogasi algoritma “kotak hitam” yang bahkan pembuatnya sendiri tidak tahu bagaimana ia menghasilkan keputusan? Ini adalah ancaman nyata bagi asas due process di pengadilan, di mana narasi buatan mesin bisa dengan mudah menjebloskan orang yang tidak bersalah ke dalam penjara.

Lebih buruk lagi, sejarah mencatat bahwa kepolisian pernah jatuh cinta pada konsep “predictive policing” seperti PredPol (yang kini buru-buru berganti nama menjadi Geolitica demi menghapus jejak kegagalan). Algoritma ini dirancang untuk memprediksi lokasi kejahatan berikutnya berdasarkan data historis. Masalahnya, data historis tersebut sudah terinfeksi oleh bias sosiologis manusia yang menargetkan lingkungan miskin dan minoritas. AI yang kaku ini tanpa pikir panjang menelan data tersebut bulat-bulat, lalu memerintahkan polisi untuk terus berpatroli di sana. Hasilnya adalah lingkaran setan prasangka yang divalidasi oleh matematika komputer. AI tidak tahu sejarah diskriminasi sosiologis; ia hanya tahu cara mengulang pola masa lalu ke masa depan.

Dampak Masa Depan

Ambisi korporasi teknologi untuk menguasai sistem kepolisian ini akan berdampak buruk pada hilangnya transparansi dan akuntabilitas publik. Ketika penegak hukum menandatangani kontrak jangka panjang dengan vendor swasta, data warga negara yang sangat sensitif beralih ke tangan pihak ketiga. Vendor-vendor ini sering kali menolak membuka detail cara kerja kode pemrograman mereka dengan alasan melindungi “rahasia dagang”. Akibatnya, publik dipaksa untuk memercayai sistem pengawasan massal tanpa hak untuk melakukan audit independen.

Selain itu, regulasi yang mengatur penggunaan AI di sektor keamanan publik saat ini masih berada dalam ruang hampa udara. Para pemimpin kepolisian dibiarkan meraba-raba di kegelapan tanpa panduan hukum federal yang jelas untuk memisahkan mana alat bantu yang legitimately aman dan mana yang sekadar trik pemasaran agresif dari para pemodal ventura. Ketika data pribadi warga terus dikumpulkan secara masif, risiko bahwa data Anda disalahartikan oleh algoritma kaku yang kekurangan konteks sosial akan semakin tinggi.

Kesimpulan:

Kecerdasan buatan hanyalah sekumpulan kode mati di dalam server tanpa adanya manusia yang menekan tombol daya. Kita—manusia dengan segala nurani dan akal sehatnya—adalah majikan sejati yang memegang kendali atas penegakan hukum. Mengotomatisasi proses keadilan demi efisiensi administratif adalah bentuk kemalasan berpikir yang sangat berbahaya. AI boleh saja membantu merapikan dokumen di meja kerja, tetapi palu keadilan dan moralitas hukum harus tetap digenggam erat oleh manusia yang memiliki akal budi, bukan oleh mesin dingin tanpa empati.

Artikel ini dirangkum dari sumber asli di “The Verge”.
Gambar oleh: Cath Virginia / The Verge, Getty Images via TechCrunch

Lagipula, untuk apa repot-repot membayar sistem AI bernilai jutaan dolar jika ia bahkan tidak bisa membedakan penjahat kelas kakap dengan pangeran katak dari negeri dongeng?