Polisi “Robocop” Berhati Hello Kitty: Ketika AI Mulai Mengarang Bebas di Laporan Kriminal Kita
Bayangkan Anda sedang duduk santai di ruang tamu, lalu tiba-tiba pintu didobrak oleh sepasukan polisi taktis hanya karena sebuah program komputer “meramal” bahwa Anda adalah calon penjahat kelas kakap hari ini. Selamat datang di zaman di mana aparat penegak hukum mulai memercayakan lencana dan borgol mereka kepada asisten digital yang bahkan tidak tahu bedanya suara tembakan dengan bunyi knalpot bocor. Sebagai manusia yang dianugerahi akal sehat, kita seharusnya cemas—bukan karena AI akan mengambil alih dunia seperti di film fiksi ilmiah, melainkan karena manusia yang memegang otoritas hukum mulai malas berpikir dan menyerahkan keputusan penting kepada baris-baris kode mati.
Belakangan ini, penjualan teknologi berbasis kecerdasan buatan ke departemen kepolisian di Amerika Serikat sedang mengalami masa keemasan. Dari kamera pengenal wajah, pemindai pelat nomor otomatis, hingga sistem kecerdasan buatan yang bertugas menulis laporan kasus, semuanya dijajakan seperti kacang goreng di pameran teknologi kepolisian. Namun, di balik jargon efisiensi dan modernisasi, ada bahaya laten yang mengancam hak sipil kita semua ketika “asisten rumah tangga digital” yang rajin tapi kaku ini diberi wewenang untuk menentukan siapa yang harus masuk penjara.
Sebagai majikan yang memiliki akal, kita harus tegas melihat fenomena ini: AI hanyalah alat bantu administratif, bukan hakim penentu moralitas publik. Ketika polisi mulai menggantungkan insting investigasi mereka pada algoritme “kotak hitam” yang tidak transparan, kita sedang berjalan mundur menuju sistem peradilan yang buta arah.
Analisis Mendalam
Dalam konferensi International Association of Chiefs of Police (IACP) di Fort Worth, Texas, terungkap betapa masifnya penetrasi korporasi teknologi ke dalam anggaran kepolisian. Raksasa industri seperti Axon Enterprise (yang dulu dikenal sebagai produsen alat kejut listrik TASER) dan Motorola Solutions kini bersaing ketat untuk memonopoli apa yang disebut sebagai “police technology stack”. Mereka menawarkan solusi berupa Real-Time Crime Center (RTCC) seperti Velocity dari ForceMetrics atau Axon Fusus, yang berfungsi sebagai otak digital terpusat untuk memproses jutaan data dari kamera CCTV, sensor tembakan, hingga rekaman kamera tubuh (body camera) polisi.
Bukan rahasia lagi bahwa departemen kepolisian di berbagai belahan dunia sering kali kewalahan mengelola data. Sebagai contoh, Kepolisian New York (NYPD) sendiri mampu mengumpulkan data rekaman kamera tubuh setara dengan dua tahun durasi video hanya dalam waktu satu minggu. Di sinilah celah bisnis itu masuk. Axon menawarkan program berlangganan bernama AI Era Plan, yang penjualannya melonjak hingga 140 percent dalam setahun. Produk andalan mereka, Draft One, menggunakan model bahasa besar (LLM) berbasis ChatGPT yang dimodifikasi untuk menulis draf laporan polisi secara otomatis berdasarkan rekaman audio kamera tubuh.
Namun, di balik laporan keuangan Axon yang mencatat pertumbuhan pendapatan produk AI hingga 700 percent, terdapat skema bisnis yang mengikat publik. Melalui kontrak multi-tahun dan kesepakatan pengadaan sumber tunggal (sole-source procurement agreements), kepolisian daerah dipaksa terus menggunakan ekosistem mereka tanpa adanya proses tender yang transparan. Ini bukan lagi sekadar digitalisasi penegakan hukum, melainkan kapitalisasi hak-hak sipil demi pundi-pundi investor ekuitas swasta yang mulai membanjiri lantai pameran teknologi polisi tersebut. Meskipun begitu, beberapa pendukung bersikeras bahwa pengolahan data otomatis ini tetap diperlukan untuk mengatasi masalah halusinasi pada model bahasa besar.
Baca juga artikel menarik lainnya di kategori Etika Mesin.
Batasan Sistem
Satu hal yang kerap dilupakan oleh para sales teknologi ini: AI tidak memiliki pemahaman tentang konteks sosial, moralitas, maupun kebenaran objektif. Sistem generatif seperti ChatGPT pada dasarnya dirancang untuk memprediksi kata berikutnya yang paling masuk akal, bukan untuk bersaksi di bawah sumpah pengadilan. Ketika Noah Spitzer-Williams dari divisi AI generatif Axon mengeklaim bahwa tingkat kreativitas Draft One telah “diturunkan ke angka nol” agar bebas dari halusinasi, fakta di lapangan justru menertawakan klaim tersebut.
Dalam sebuah insiden konyol di Utah, sistem Draft One menuliskan laporan bahwa seorang petugas polisi “berubah menjadi katak”. Mengapa? Karena mikrofon kamera tubuh polisi tersebut tidak sengaja menangkap audio latar belakang dari film kartun Disney, The Princess and the Frog, yang sedang diputar di lokasi kejadian. AI yang katanya “pintar” ini dengan patuh merajut suara latar tersebut menjadi sebuah fakta hukum formal. Bayangkan jika kesalahan konyol semacam ini terjadi pada detail krusial seperti identitas tersangka atau kepemilikan senjata api. Dampaknya bisa sangat fatal dan merusak reputasi hukum seseorang tanpa ada jalan untuk meminta pertanggungjawaban dari mesin yang “kurang piknik” ini.
Lebih parah lagi, sistem penulisan laporan otomatis ini awalnya dirancang untuk tidak menyimpan salinan draf asli yang dibuat oleh AI sebelum diedit oleh petugas manusia. Menurut para pakar hukum di Duke University School of Law, kebijakan ini sengaja dibuat agar departemen kepolisian terhindar dari “sakit kepala” saat proses pengungkapan bukti di pengadilan. Jika draf asli yang penuh halusinasi itu tidak disimpan di cloud, bagaimana pengacara terdakwa bisa menguji apakah kesaksian polisi murni berasal dari ingatan manusia atau hasil karangan indah dari sebuah bot? Meskipun Axon akhirnya memperbarui sistem ini pada Desember untuk mempertahankan draf asli, kekhawatiran akan degradasi akuntabilitas peradilan tetaplah nyata.
Dampak Masa Depan
Jika kita belajar dari kegagalan program kepolisian prediktif terdahulu seperti PredPol (yang sekarang buru-buru berganti nama menjadi Geolitica setelah gagal total), penggunaan data historis sebagai bahan pelatihan AI hanya akan melanggengkan bias masa lalu. Penelitian terkenal dari Kristian Lum dan William Isaac pada tahun 2016 membuktikan bahwa algoritme prediktif di Oakland merekomendasikan patroli polisi hampir secara eksklusif ke lingkungan minoritas berpenghasilan rendah, meskipun data kesehatan publik menunjukkan bahwa penggunaan narkoba tersebar merata di seluruh penjuru kota. Mesin hanya membaca data penangkapan masa lalu yang bias, lalu menyimpulkan bahwa wilayah tersebut adalah sarang kriminalitas abadi—sebuah lingkaran setan yang dilegitimasi oleh matematika.
Ke depan, persaingan teknologi ini akan memaksa regulator dan lembaga penegak hukum untuk membuat batasan yang sangat ketat. Di tengah kekosongan regulasi federal saat ini, para kepala polisi daerah dibiarkan berspekulasi sendiri di atas “roller coaster” teknologi ini. Jika privasi data publik terus dikorbankan demi efisiensi semu, pengadilan kita akan segera dipenuhi oleh tuntutan hukum akibat salah tangkap yang disebabkan oleh kecerobohan sistem komputer yang kurang piknik.
Kesimpulan:
Pada akhirnya, seberapa pun canggihnya pusat kendali kejahatan real-time yang mereka bangun, AI hanyalah tumpukan kode mati tanpa kehadiran kesadaran manusia. Tombol terakhir untuk melepaskan tembakan, memborgol tersangka, atau menandatangani dokumen hukum tetap berada di tangan manusia. AI tidak akan pernah bisa menggantikan empati, penilaian moral, dan tanggung jawab etis dari seorang penegak hukum sejati. Sebab AI hanyalah alat, kaulah majikan yang punya akal.
Artikel ini dirangkum dari sumber asli di “The Verge”.
Gambar oleh: Cath Virginia / The Verge, Getty Images via TechCrunch
Lagipula, buat apa percaya ramalan AI polisi tentang pelaku kejahatan, kalau memprediksi apakah sisa jemuran di halaman belakang bakal kehujanan sore ini saja sistem cuaca Anda masih sering keliru?