Polisi Robot di Gerbang Kota: Borgol Hukum yang Pasrah pada AI Kurang Piknik
Bayangkan sebuah dunia di mana seorang bintara polisi tidak lagi memegang pulpen untuk menulis laporan kejahatan, melainkan menyerahkan seluruh kedaulatan narasinya kepada sebuah algoritma. Di ruang pameran teknologi International Association of Chiefs of Police (IACP) di Fort Worth, Texas, para petinggi kepolisian disuguhi masa depan yang tampak menggiurkan: kamera pengenal wajah, pembaca pelat nomor otomatis, drone patroli, hingga asisten digital penulisan laporan. Semuanya dirancang agar polisi bisa lepas dari “pekerjaan administratif yang membosankan”.
Sebagai manusia yang dibekali akal budi—sang majikan sejati dari segala sirkuit elektronik—kita wajib mengernyitkan dahi. Ketika teknologi mulai menyelinap ke dalam ranah penegakan hukum yang menentukan hidup dan matinya kebebasan seseorang, kenyamanan otomatisasi bisa berubah menjadi perangkap tirani digital. Menyerahkan keputusan moral dan analisis hukum kepada tumpukan kode biner adalah bentuk kemalasan intelektual yang fatal.
Kita harus ingat filosofi mendasar kita: AI hanyalah alat, kaku bagai asisten rumah tangga yang rajin menyapu tetapi akan membuang vas bunga berharga hanya karena benda itu berdebu. Polisi yang sesungguhnya bertugas di lapangan membutuhkan intuisi, empati, dan penilaian moral yang tidak akan pernah bisa direpresentasikan oleh baris-baris kode biner.
Analisis Mendalam
Di balik gemerlapnya promosi teknologi penegak hukum ini, terdapat gurita bisnis raksasa yang siap memonopoli data publik. Dua pemain utama, Axon Enterprise (yang dulu kita kenal sebagai produsen alat kejut listrik TASER) dan Motorola Solutions, kini tengah berebut takhta untuk menguasai apa yang disebut sebagai Real-Time Crime Center (RTCC). Axon bahkan telah mengakuisisi perusahaan pengawasan Fusus untuk memperkuat platform mereka, serta merilis paket langganan AI Era Plan yang mencatat lonjakan pendapatan produk bertenaga AI hingga 700 persen dalam setahun.
Salah satu produk andalan yang laris manis adalah Draft One, sebuah alat pembuat laporan kepolisian otomatis yang dibangun di atas model bahasa besar modifikasi ChatGPT. Mengapa alat ini laku keras? Karena rata-rata petugas polisi menghabiskan hingga 40 persen waktu giliran kerja mereka hanya untuk mengetik laporan administratif. Perusahaan seperti ForceMetrics dengan platform Velocity-nya juga menawarkan janji manis serupa: menyatukan semua aliran data—mulai dari panggilan 911, rekaman CCTV, hingga pemindai pelat nomor—ke dalam satu dasbor analitis instan untuk menghindari petugas bertindak secara gegabah tanpa persiapan data.
Namun, di balik efisiensi ini, para sosiolog dan pakar hukum mencium bau amis monopoli dan pengikisan transparansi. Kontrak multi-tahun dan kesepakatan pengadaan sumber tunggal (sole-source procurement) membuat dinas kepolisian setempat ketergantungan pada vendor swasta. Keputusan penegakan hukum yang seharusnya menjadi ranah publik kini disandera oleh algoritma kotak hitam (black box) milik korporasi yang rahasia dapurnya dilindungi undang-undang hak paten.
Baca juga artikel menarik lainnya di kategori Etika Mesin.
Batasan Sistem
Mari kita bedah mengapa sistem ini sebenarnya adalah AI yang Masih Perlu Sekolah. Klaim dari para pengembang Draft One menyatakan bahwa tingkat kreativitas kecerdasan buatan mereka telah “diturunkan hingga nol” guna mencegah halusinasi. Namun, hukum alam teknologi tidak bisa ditipu: model generatif pada dasarnya dirancang untuk meramal kata berikutnya, bukan merekam kebenaran objektif dengan mutlak. Jika diberi masukan data yang kacau, sistem yang kurang piknik ini akan menciptakan realitasnya sendiri.
Contohnya sangat menggelitik sekaligus mengerikan. Dalam sebuah insiden nyata di Utah, sistem Draft One menulis dalam laporan resmi bahwa seorang petugas polisi telah “berubah menjadi seekor katak”. Mengapa? Karena mikrofon kamera tubuh petugas menangkap suara latar belakang dari film kartun Disney The Princess and the Frog yang sedang diputar di lokasi kejadian. Jika kesalahan sekonyol ini bisa lolos ke dalam draf dokumen hukum, bayangkan apa yang terjadi ketika AI mulai “berkreasi” menyusun narasi kasus kriminal yang lebih sensitif.
Lebih buruk lagi, sistem Draft One pada awalnya dirancang untuk tidak menyimpan draf asli sebelum diedit oleh manusia demi menghindarkan polisi dari “sakit kepala keterbukaan informasi” di pengadilan. Untungnya, pembaruan sistem dilakukan setelah tuntutan hukum mendesak adanya transparansi draf asli. Di sinilah letak superioritas insting manusia: seorang polisi dapat disumpah dan disilangkan kesaksiannya di depan hakim untuk mempertanggungjawabkan sudut pandangnya, sementara algoritma kotak hitam tidak akan pernah bisa duduk di kursi saksi untuk menjelaskan keputusan bahasanya.
Dampak Masa Depan
Penggunaan AI dalam kepolisian sebenarnya bukanlah barang baru, melainkan daur ulang dari kegagalan masa lalu yang bernama Predictive Policing atau PredPol (kini berganti nama kosmetik menjadi Geolitica). Pada dekade 2010-an, algoritma gempa bumi diadaptasi untuk meramal lokasi kriminalitas. Hasilnya? Algoritma tersebut justru melanggengkan bias rasisme dan kelas sosial. Karena data historis menunjukkan penangkapan lebih banyak terjadi di lingkungan miskin akibat praktik patroli masa lalu, AI secara patuh mengirimkan lebih banyak polisi ke sana—menciptakan lingkaran setan pengawasan yang bias.
Kini, tren industri beralih ke RTCC yang melacak data individu secara mikro. Ini adalah lompatan berbahaya yang berpotensi merusak privasi sipil secara masif. Ketika data personal setiap warga dikumpulkan, dianalisis, dan dijadikan komoditas keputusan hukum, sistem keadilan kita kehilangan kemanusiaannya. Dinamika persaingan pasar akan memaksa dinas-dinas kepolisian dengan anggaran terbatas untuk mengadopsi alat-alat ini agar terlihat modern, meski taruhannya adalah kebebasan warga negara yang sah.
Teknologi pengawasan dan pelaporan otomatis ini mempertegas satu hal: tanpa kontrol etis, empati, dan pengawasan ketat dari manusia, kecerdasan buatan hanyalah barisan kode mati yang berisiko memperluas ketidakadilan secara mekanis. Efisiensi administratif tidak boleh ditukar dengan integritas keadilan. Keputusan untuk menekan tombol pengunci borgol, melepaskan tembakan, atau menyatakan seseorang sebagai tersangka harus tetap berada di tangan manusia yang memiliki nurani dan akal budi—bukan mesin dingin yang bahkan bisa dikelabui oleh suara film kartun anak-anak.
Artikel ini dirangkum dari sumber asli di “The Verge”.
Gambar oleh: Cath Virginia / The Verge, Getty Images via TechCrunch
Lagi pula, buat apa percaya penuh pada AI penegak hukum, kalau disuruh mendeteksi gambar lampu lalu lintas di Google Captcha saja mereka masih sering gagal dan minta bantuan kita?