Bisnis Menggiurkan ‘Polisi AI’: Ketika Penegak Hukum Mulai Manja pada Bot yang Kurang Piknik

Bayangkan sebuah dunia di mana surat tilang Anda ditulis oleh algoritma yang menyangka Anda adalah seekor katak. Terdengar seperti fiksi ilmiah kelas dua? Faktanya, itulah yang terjadi ketika manusia—sang pemilik akal sejati—mulai terlalu malas dan menyerahkan tugas berpikirnya kepada barisan kode biner. Kita sering lupa bahwa kecerdasan buatan, sehebat apa pun ia dipromosikan oleh para sales Silicon Valley, hanyalah asisten rumah tangga digital yang rajin tapi kaku. Ia akan menyapu lantai sampai bersih, bahkan jika itu berarti menyapu kucing kesayangan Anda keluar jendela karena ia tidak diprogram untuk membedakan debu dan bulu bernyawa.

Sebagai majikan yang memiliki akal, kita harus bersikap skeptis terhadap euforia “polisi masa depan” yang serba otomatis ini. Maraknya adopsi AI di sektor kepolisian bukanlah tanda bahwa mesin telah siap menjadi penegak keadilan moral yang agung. Ini justru adalah alarm keras bagi kita untuk memperketat kendali. Menyerahkan urusan moral, insting, dan hukum sepenuhnya pada mesin adalah bentuk pengkhianatan terhadap akal sehat manusia.

Kita harus ingat bahwa keadilan bukanlah kalkulasi matematika yang bisa diselesaikan dengan sekali klik. Di balik janji efisiensi yang digembar-gemborkan para eksekutif teknologi, ada kenyataan pahit bahwa mesin tidak pernah tahu rasanya menjadi manusia. Mereka tidak punya empati, tidak punya hati nurani, dan yang jelas—mereka tidak bisa dimintai pertanggungjawaban di depan hukum ketika membuat kesalahan fatal.

Analisis Mendalam

Fakta di lapangan menunjukkan adanya desakan luar biasa bagi lembaga penegak hukum untuk memeluk otomatisasi. Dalam konferensi International Association of Chiefs of Police (IACP) di Fort Worth, Texas, para vendor teknologi berpesta pora menawarkan aneka alat baru: mulai dari kamera pengenal wajah, pembaca pelat nomor otomatis, drone pemantau, hingga alat pembuat laporan otomatis seperti Draft One buatan Axon Enterprise. Perusahaan-perusahaan ini berlomba-lomba memonopoli tumpukan teknologi kepolisian dari TKP hingga meja hijau, menciptakan gurita bisnis baru yang sangat menggiurkan di atas anggaran publik.

Ambil contoh Axon Enterprise, raksasa yang dulu kita kenal sebagai produsen alat kejut listrik (TASER). Kini, mereka beralih rupa menjadi korporasi perangkat lunak dengan pertumbuhan pendapatan produk AI mencapai 700 persen dari tahun ke tahun. Melalui produk andalannya, Draft One—yang ditenagai oleh versi modifikasi dari ChatGPT—Axon mengeklaim dapat memotong waktu penulisan laporan polisi hingga 40 persen. Menggiurkan bagi kepolisian yang kekurangan staf? Tentu saja. Namun, di balik efisiensi ini ada skema bisnis langganan jangka panjang (seperti AI Era Plan) yang dirancang untuk mengunci anggaran polisi dalam kontrak multi-tahun tanpa kompetisi yang sehat.

Tidak hanya Axon, ForceMetrics juga menawarkan Velocity, sebuah platform pusat kejahatan waktu nyata (Real-Time Crime Center/RTCC) yang berfungsi sebagai otak digital terpusat. Masalahnya adalah, polisi saat ini tenggelam dalam lautan data. Bayangkan, NYPD sendiri mengumpulkan data rekaman kamera tubuh yang setara dengan dua tahun durasi video setiap minggunya. Manusia biasa jelas tidak sanggup menganalisisnya. Di sinilah para makelar teknologi masuk, menawarkan algoritma kotak hitam mereka sebagai juru selamat yang diklaim tanpa cela.

Baca juga artikel menarik lainnya di kategori Etika Mesin.

Batasan Sistem

Namun, mari kita preteli kesombongan teknologi ini. AI pada dasarnya tidak memiliki kesadaran, moralitas, ataupun insting. Ia hanyalah mesin peniru pola. Salah satu cacat bawaan yang paling menggelikan sekaligus mengerikan terjadi pada sistem Draft One di Utah, di mana sistem tersebut menulis dalam laporan resmi bahwa seorang petugas polisi “berubah menjadi katak”. Penyebabnya? Sistem AI tersebut tanpa sengaja menangkap audio latar belakang dari film kartun Disney The Princess and the Frog yang sedang diputar di dekat lokasi kejadian. Ini adalah bukti sahih bahwa AI adalah sistem yang masih kurang piknik dan tidak bisa membedakan realitas fisik dengan polusi suara latar.

Lebih jauh lagi, algoritma prediktif masa lalu seperti PredPol (yang kini berganti nama menjadi Geolitica demi menghapus dosa masa lalu) terbukti melestarikan bias rasis dan kelas sosial. Karena dilatih menggunakan data historis kepolisian yang cacat—di mana lingkungan miskin lebih sering diawasi—AI ini secara “objektif” merekomendasikan polisi untuk patroli di wilayah itu-itu saja. Ini adalah lingkaran setan yang dibungkus dengan jubah objektivitas matematika. AI tidak tahu sejarah politik atau sosiologi; ia hanya tahu bahwa angka-angka di tabel menunjukkan area tersebut rawan.

Di sinilah letak superioritas insting manusia yang tidak akan pernah bisa direplikasi oleh barisan server GPU mana pun. Seorang polisi manusia memiliki kemampuan membaca situasi mikro, empati, dan pemahaman konteks sosial—hal-hal yang tidak ada di dalam parameter ChatGPT. Ketika kita menyerahkan pembuatan laporan hukum kepada model generatif, kita sebenarnya sedang membiarkan mesin mengarang bebas atas nasib hidup seseorang di pengadilan. Sebab, model generatif pada hakikatnya dirancang untuk mencipta (berdasarkan probabilitas kata), bukan merekam kebenaran objektif secara kaku.

Dampak Masa Depan

Dominasi vendor swasta dalam sistem peradilan ini berpotensi merusak transparansi publik. Ketika data dan algoritma dikunci di bawah hak paten rahasia dagang milik korporasi seperti Axon atau Motorola, jaksa, hakim, maupun pengacara terdakwa tidak akan pernah bisa memeriksa “isi kepala” AI yang menuduh klien mereka. Kita sedang bergerak menuju era hukum kegelapan, di mana algoritma kotak hitam menjadi hakim tak terlihat yang kebal dari pemeriksaan silang di ruang sidang.

Regulasi yang ada saat ini masih berada dalam ruang hampa udara. Para pemimpin kepolisian dibiarkan meraba-raba di tengah malam, memilih teknologi berdasarkan janji manis tim penjualan Silicon Valley tanpa adanya standar federasi yang jelas. Jika dibiarkan tanpa pengawasan ketat dari manusia yang berakal, perlombaan menguasai pangsa pasar AI kepolisian ini akan terus mengorbankan keselamatan dan keadilan masyarakat demi grafik pertumbuhan saham para investor.

Pada akhirnya, seberisik apa pun promosi para sales teknologi, kita harus ingat satu hal fundamental: Sebab AI Hanyalah Alat, Kaulah Majikan yang Punya Akal. Tanpa manusia yang menekan tombol, memeriksa laporan, dan menggunakan hati nuraninya di lapangan, AI kepolisian tidak lebih dari sekadar kode mati yang berisiko menciptakan kekacauan masif. Jangan biarkan sistem yang kurang piknik ini mendikte keadilan kita.

Artikel ini dirangkum dari sumber asli di “The Verge”.
Gambar oleh: Cath Virginia / The Verge, Getty Images via TechCrunch

Laporan polisi boleh didelegasikan ke AI, tapi kalau urusan rebutan remote AC kantor, tetap harus diselesaikan lewat jalur diplomasi panco manusia.