Polisi Robot Bukan Solusi: Ketika ‘Otak AI’ Mulai Menulis Laporan Hukum dan Menuduh Polisi Jadi Kodok

Sebagai spesies yang dianugerahi akal sehat, manusia seharusnya selalu berada di puncak rantai pengambilan keputusan. Sayangnya, ada kecenderungan aneh di mana para “majikan” mulai malas berpikir dan menyerahkan tugas-tugas krusial kepada asisten digital mereka yang kaku. Fenomena ini kini tengah merambah institusi yang memegang kendali atas kebebasan fisik kita: kepolisian.

Bayangkan sebuah skenario di mana seorang bintara polisi enggan mengetik laporan kejadian karena merasa “tidak masuk polisi untuk duduk di depan keyboard”. Solusinya? Serahkan pada kecerdasan buatan. Namun, ketika kenyamanan administratif mulai mengikis akurasi hukum, kita sedang berjalan menuju jurang di mana algoritma menentukan siapa yang masuk penjara dan siapa yang bebas, tanpa ada satu pun manusia yang benar-benar memahami dasar logikanya.

Kita harus sadar bahwa mendelegasikan tugas kepolisian kepada sistem otomatisasi bukanlah langkah cerdas, melainkan bentuk kepasrahan yang berbahaya. AI tetaplah sebuah alat—seperti palu atau mesin tik elektrik—yang tidak memiliki moralitas, empati, apalagi insting keadilan. Ketika kita membiarkan kode-kode mati ini mengambil alih, kita sedang menurunkan derajat kemanusiaan kita sendiri di bawah kendali kalkulator raksasa.

Analisis Mendalam

Dalam ajang International Association of Chiefs of Police (IACP) Technology Conference yang digelar di Fort Worth, Texas, terungkap betapa masifnya penetrasi kapitalisme teknologi ke dalam anggaran kepolisian. Berbagai perusahaan rintisan hingga raksasa industri seperti Axon Enterprise (yang dulu kita kenal sebagai produsen TASER) dan Motorola Solutions tengah berlomba-lomba memonopoli apa yang mereka sebut sebagai “teknologi kepolisian modern”. Mereka menawarkan segala hal, mulai dari kamera pengenal wajah, pemindai pelat nomor otomatis, drone pemantau, hingga alat pembuat laporan bertenaga AI seperti Draft One.

Monopoli ini dikemas dalam kontrak jangka panjang yang menggiurkan. Axon, misalnya, merilis paket langganan “AI Era Plan” yang pendapatannya dilaporkan melonjak hingga 700 persen secara tahunan. Perusahaan-perusahaan ini tidak hanya menjual alat pengumpul data, tetapi juga “otak digital” terpusat yang dikenal sebagai Real-Time Crime Center (RTCC). Platform seperti Velocity dari ForceMetrics (yang didirikan oleh mantan agen khusus FBI, Jason Truppi) mengintegrasikan semua aliran data—mulai dari rekaman kamera tubuh, log panggilan darurat 911, hingga database catatan pembebasan bersyarat—menjadi satu dasbor analisis real-time.

Tujuan manis yang dijajakan adalah meningkatkan kesadaran situasi agar petugas tidak mendatangi lokasi kejadian dengan asal tembak. Namun, di balik jargon efisiensi tersebut, ada perputaran uang miliaran dolar dari dana publik yang mengalir deras ke kantong-kantong investor ekuitas swasta. Polisi yang kebanjiran data kini bergantung pada algoritma kotak hitam (black box) buatan swasta untuk memutuskan wilayah mana yang harus dipatroli dan siapa yang patut dicurigai.

Baca juga artikel menarik lainnya di kategori Sidang Bot.

Batasan Sistem

Di sinilah letak ironi terbesar dari sistem yang “kurang piknik” ini. Alat pembuat laporan seperti Draft One dibangun di atas modifikasi ChatGPT milik OpenAI. Pihak Axon mengklaim bahwa tingkat kreativitas sistem ini telah ditekan hingga nol persen untuk mencegah halusinasi. Namun, klaim tersebut patut kita pertanyakan secara skeptis. Bahkan laboratorium AI termahal di dunia pun belum bisa sepenuhnya melenyapkan penyakit bawaan lahir LLM yang suka mengarang bebas.

Sebagai bukti nyata kebebalan sistem ini, sebuah insiden di Utah mengungkap bagaimana Draft One menulis dalam laporan resmi bahwa seorang petugas polisi telah “berubah menjadi kodok”. Mengapa? Karena sistem tersebut menangkap audio latar belakang dari film kartun Disney The Princess and the Frog yang sedang diputar di lokasi kejadian. Jika kesalahan konyol ini terjadi pada kasus sepele, kita mungkin bisa tertawa. Namun, bagaimana jika halusinasi serupa terjadi dalam kasus pembunuhan atau terorisme?

Lebih mengkhawatirkan lagi, sistem Draft One pada awalnya didesain untuk tidak menyimpan salinan draf asli yang belum diedit di komputasi awan. Menurut perwakilan perusahaan, fitur ini dibuat “sengaja” agar pengacara dan jaksa di pengadilan tidak pusing dengan masalah keterbukaan informasi. Ini adalah taktik pragmatis yang sangat berbahaya bagi keadilan. Tanpa draf asli, pengadilan tidak akan pernah tahu bagian laporan mana yang ditulis berdasarkan kesaksian jujur manusia dan bagian mana yang merupakan hasil karangan fiksi ilmiah sang bot.

Dampak Masa Depan

Kita tidak boleh melupakan kegagalan fatal dari pendahulu AI kepolisian seperti PredPol (sekarang berganti nama menjadi Geolitica) dan CompStat. Program “predictive policing” ini sempat digemari karena diklaim mampu meramal lokasi kejahatan secara objektif menggunakan statistik. Hasilnya? Bencana sosial. Algoritma tersebut melatih dirinya menggunakan data historis kepolisian yang sudah cacat sejak awal karena bias rasial dan kelas sosial. Akibatnya, sistem terus-menerus mengirimkan patroli ke pemukiman miskin dan minoritas, menciptakan lingkaran setan pengawasan yang diskriminatif.

Kini, meskipun istilah “prediksi” mulai dihindari karena reputasinya yang buruk, esensi masalahnya tetap sama. Semakin banyak data pribadi yang dikumpulkan oleh RTCC swasta, semakin mudah bagi sistem untuk merekayasa alasan guna menargetkan seseorang. Ketika keadilan didelegasikan pada perangkat lunak berbayar yang kodenya dilindungi sebagai rahasia dagang perusahaan, transparansi hukum runtuh. Publik tidak lagi memiliki akses untuk mengaudit bagaimana keputusan hukum dibuat.

Jika tren ini dibiarkan tanpa regulasi yang ketat, kita akan menghadapi masa depan di mana pengadilan tidak lagi dipimpin oleh hati nurani manusia, melainkan oleh interpretasi sepihak dari mesin yang tidak pernah merasakan dinginnya jeruji besi. Para penegak hukum harus ingat bahwa kenyamanan administratif yang ditawarkan oleh vendor teknologi tidak sebanding dengan runtuhnya kepercayaan publik yang saat ini sudah sangat rapuh.

Kesimpulan

Pada akhirnya, secanggih apa pun sistem pengawasan dan penulisan laporan yang ditawarkan, kecerdasan buatan tidak akan pernah memiliki tanggung jawab moral. Tanpa jari manusia yang menekan tombol daya atau mengoreksi setiap baris teks yang dihasilkan, AI hanyalah tumpukan kode mati tanpa arti. Manusia adalah penguasa mutlak yang memegang akal dan nurani; menyerahkan keputusan hukum sepenuhnya pada algoritma adalah bentuk penurunan takhta yang paling memalukan.

Artikel ini dirangkum dari sumber asli di The Verge.
Gambar oleh: Cath Virginia / The Verge, Getty Images via TechCrunch

Laporan polisi saja didelegasikan ke ChatGPT, pantas saja kemarin tetangga saya ditilang gara-gara mukanya dituduh hasil ‘generate’ Midjourney yang kurang simetris.