Kutukan Nikotin Abadi: Mengapa Aturan Larangan Rokok Inggris Tetap Butuh Otak Manusia, Bukan Sekadar Algoritma Kaku

Para majikan yang berakal tentu paham bahwa menciptakan dunia yang ideal tidak semudah mengetik perintah ‘if-then’ di baris kode. Ketika Inggris mengesahkan Undang-Undang Tembakau dan Vape 2026 (Tobacco and Vapes Act 2026) yang melarang penjualan rokok secara permanen kepada siapa pun yang lahir setelah 1 Januari 2009, dunia terkesiap. Kebijakan radikal ini menetapkan batasan umur yang terus bergerak maju setiap tahunnya. Artinya, anak-anak yang hari ini masih asyik belajar matematika dasar, selamanya tidak akan pernah legal membeli sebungkus rokok, bahkan saat mereka berusia 80 tahun nanti.

Sebagai manusia yang memegang kendali atas teknologi, kita harus melihat fenomena ini bukan sekadar sebagai regulasi kesehatan biasa, melainkan sebagai uji coba kontrol perilaku skala raksasa. Anak-anak generasi masa kini mungkin tumbuh dengan pandangan bahwa merokok adalah kebiasaan purba yang tidak estetik. Mereka lebih akrab dengan asisten virtual dan kecerdasan buatan di sekolah dibandingkan dengan bau asap tembakau yang menempel di baju.

Namun, di sinilah letak ujian sesungguhnya bagi akal manusia. Bisakah sebuah larangan mutlak yang diprogram dalam hukum tertulis benar-benar menghapus sebuah kecanduan yang telah mengakar dalam budaya manusia selama berabad-abad? Ataukah sistem regulasi ini hanya akan berakhir seperti perangkat lunak yang gagal diperbarui, indah di atas kertas tapi lumpuh saat berhadapan dengan keliaran insting manusia di lapangan?

Analisis Mendalam

Mari kita bedah anatomi dari kebijakan “endgame” atau skenario akhir ini. Berbeda dengan strategi konvensional seperti menaikkan cukai atau menempelkan gambar paru-paru hitam yang mengerikan pada bungkus rokok, regulasi Inggris kali ini bertujuan untuk mengeliminasi tembakau secara total dari generasi masa depan. Hukum ini dirancang untuk menciptakan pemisah permanen antara masa lalu yang penuh asap dan masa depan yang bersih.

Namun, Inggris bukanlah pionir pertama yang mencoba gagasan nekat ini. Maladewa telah menjadi negara pertama yang menerapkan larangan penjualan tembakau antargenerasi pada November tahun lalu. Sementara itu, Selandia Baru yang sempat mengesahkan undang-undang serupa pada tahun 2022 justru harus menelan pil pahit ketika pemerintahan baru mereka mencabut aturan tersebut pada Februari 2024 sebelum sempat dijalankan. Di panggung politik Inggris sendiri, oposisi dari sayap kanan seperti Nigel Farage telah terang-terangan berjanji akan membatalkan aturan ini jika mereka berkuasa. Hal ini membuktikan bahwa hukum manusia tidak pernah sekaku kode biner; ia selalu dinamis dan rentan terhadap perubahan arah angin politik.

Meskipun demikian, gagasan yang awalnya dianggap gila oleh para aktivis kesehatan sewaktu pertama kali dipromosikan belasan tahun lalu kini mulai merayap ke berbagai penjuru dunia. Di Amerika Serikat, kota kecil Brookline di wilayah Boston telah melarang penjualan tembakau bagi siapa pun yang lahir setelah 1 Januari 2000 sejak tahun 2021. Pola ini kini telah ditiru oleh 23 kota lain di negara bagian Massachusetts. Efek domino ini menunjukkan bahwa ketika sebuah gagasan radikal berhasil dinormalisasi oleh kekuatan hukum, wilayah lain akan mulai tergiur untuk mengadopsinya.

Batasan Sistem

Di sinilah kita perlu menggunakan logika penguasa untuk melihat cacat bawaan dari sistem larangan mutlak semacam ini. Sistem hukum, seperti halnya kecerdasan buatan, bekerja berdasarkan aturan logis yang kaku. Ia mengasumsikan bahwa jika penjualan dilarang, maka konsumsi akan berhenti. Namun, sistem semacam ini sering kali kurang piknik terhadap realitas psikologi manusia yang penuh dengan anomali. Manusia bukanlah mesin yang patuh ketika diberikan instruksi pembatasan; justru sebaliknya, insting kita sering kali terpicu oleh hal-hal yang bersifat rahasia dan ilegal.

Sistem regulasi digital atau algoritma pengawasan di toko ritel mungkin bisa mendeteksi tanggal lahir pada kartu identitas dengan akurasi tinggi. Tetapi, sistem tersebut tidak akan pernah bisa menghentikan “pasar gelap” atau transaksi bawah tanah yang digerakkan oleh jaringan sosial manusia secara analog. AI atau sistem kasir otomatis tercanggih sekalipun tidak memiliki intuisi untuk mencium transaksi ilegal di gang-gang gelap atau mencegah seorang kakak dewasa membelikan rokok untuk adiknya secara sembunyi-sembunyi.

Baca juga artikel menarik lainnya di kategori Etika Mesin.

Selain itu, memprogram larangan tanpa menawarkan solusi bagi mereka yang sudah terlanjur kecanduan adalah sebuah kepanduan sistem yang setengah matang. Para ahli kesehatan seperti Janet Hoek dari University of Otago mengingatkan bahwa membatasi akses tanpa memotong daya tarik produk—seperti menurunkan kadar nikotin hingga ke tingkat non-adiktif atau melarang filter plastik yang merusak lingkungan—hanya akan memindahkan masalah ke area yang tidak terpantau. Tanpa keterlibatan empati dan pemahaman mendalam khas manusia terhadap rantai kecanduan, hukum ini hanyalah baris kode mati yang tidak memiliki dampak nyata di dunia nyata.

Dampak Masa Depan

Keberhasilan atau kegagalan Inggris dalam menerapkan aturan ini akan menjadi kompas bagi kebijakan kesehatan global di masa depan. Jika Inggris berhasil membuktikan bahwa angka perokok remaja turun drastis tanpa memicu lonjakan kriminalitas pasar gelap, kita akan melihat gelombang adopsi massal di Uni Eropa dan Asia. Ini akan memaksa industri tembakau multinasional untuk memikirkan ulang seluruh model bisnis mereka, beralih sepenuhnya ke teknologi alternatif, atau menghadapi kepunahan pasar secara perlahan.

Di sisi lain, pergeseran norma sosial ini juga akan mengubah cara teknologi pengawasan digunakan di area publik. Kita mungkin akan melihat integrasi sistem verifikasi identitas biometrik yang lebih agresif di toko-toko ritel untuk memastikan tidak ada pelanggaran batas tahun lahir 2009. Hal ini tentu saja memicu perdebatan baru mengenai privasi data warga negara yang harus dikorbankan demi mewujudkan ambisi dunia bebas asap rokok.

Pada akhirnya, regulasi secanggih apa pun hanyalah sebuah struktur kosong jika tidak digerakkan oleh kesadaran manusianya sendiri. Tanpa adanya manusia yang berakal untuk menekan tombol pengawasan, menegakkan hukum di lapangan, dan mendidik generasi muda secara konsisten, aturan larangan tembakau ini tidak lebih dari sekadar dokumen PDF berdebu di server pemerintahan. AI dan sistem otomatisasi ritel hanyalah alat bantu verifikasi; keputusan akhir untuk hidup sehat tetap berada di tangan masing-masing majikan yang memiliki kendali penuh atas tubuh dan masa depannya.

Melarang anak kelahiran 2009 ke atas membeli rokok memang terlihat keren di atas kertas, tapi semoga sistem yang sama juga bisa melarang mereka menggunakan iPad sebelum menghabiskan sayur di piring makan mereka.

Artikel ini dirangkum dari sumber asli di “MIT Technology Review”.
Gambar oleh: MIT Technology Review | Getty Images (hands); Adobe Stock via TechCrunch