JudgeGPT: Ketika Robot Mau Jadi Hakim, Akankah Keadilan Ditegakkan atau Malah Kena ‘Halusinasi’?

Dunia hukum itu ruwet, penuh berkas, dan seringkali bikin pusing kepala manusia. Tak heran jika banyak yang melirik AI sebagai “asisten” dadakan untuk mempercepat prosesnya. Bridget McCormack dari American Arbitration Association (AAA) bahkan sudah mengembangkan “AI Arbitrator” untuk kasus-kasus berbasis dokumen. Idenya sederhana: bikin penyelesaian sengketa lebih cepat dan murah. Tapi tunggu dulu, apakah benar AI siap menduduki kursi hakim, ataukah kita hanya sedang mengundang “halusinasi” ke ruang sidang? Sebab AI hanyalah alat, kaulah majikan yang punya akal.

Fakta di Lapangan: Robot di Kursi Hakim?

Faktanya, AI sudah digunakan untuk tugas administratif (sortir berkas, dukungan pelanggan, memantau ancaman) hingga tugas yudisial berisiko rendah (menyusun garis waktu kasus, mencari bukti). Bahkan untuk tugas berisiko tinggi seperti terjemahan, prediksi hasil kasus, atau analisis hukum. Namun, sejarah sudah mencatat, alat seperti asesmen risiko algoritmik di tahun 2016 terbukti bias dan diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Kalau robot saja bisa punya bias, apalagi LLM yang dilatih dari data dunia yang juga bias?

Drama “Landscaping” Ala Hakim Newsom

Hakim Kevin Newsom dari Pengadilan Banding Sirkuit ke-11 pernah mengusulkan agar LLM digunakan untuk menafsirkan makna kata biasa dalam kasus. Ia mencoba ChatGPT dan Gemini untuk memahami kata “landscaping” dalam kasus trampolin. Hasilnya? Chatbot memberikan deskripsi yang “tidak terlalu gila” dan sesuai dengan intuisinya. Konon, ini bisa mempercepat proses. Tapi benarkah semudah itu?

Keterbatasan Akal Robot

Profesor Daniel Ho dari Stanford’s RegLab dan Peter Henderson dari Princeton dengan sedikit sarkas menyatakan, asumsi Newsom itu “salah kaprah”. ChatGPT atau Claude bukanlah kamus berjalan untuk Bahasa Inggris Amerika. Output mereka bisa dipengaruhi oleh dialek regional atau bias lain yang tidak transparan. Ingat, robot bisa saja merangkai kata dengan indah, tapi itu bukan berarti mereka “berpikir” atau “memahami”. Benjamin Riley dari Cognitive Resonance bahkan menegaskan: Bahasa itu alat untuk berpikir, tapi bukan berarti bahasa adalah pikiran. Mirip asisten rumah tangga yang rajin tapi kaku, AI bisa merangkai kata, tapi tidak mengerti esensi keadilan.

Halusinasi, Musuh Abadi Keadilan

Masalah terbesar AI dalam ranah hukum adalah “halusinasi” – mengarang fakta yang tidak ada. Studi tahun 2024 di Journal of Legal Analysis menemukan halusinasi fakta hukum “meluas” di antara LLM. Bahkan alat riset hukum ternama seperti LexisNexis dan Westlaw pun masih berjuang dengan masalah ini, meskipun sudah menggunakan sistem RAG (Retrieval-Augmented Generation). Bayangkan, majikan, jika AI mengarang fakta dalam kasus yang menentukan nasib seseorang. Anda butuh akurasi 100%, bukan 95% atau 99% yang “mendekati”.
Gambar oleh: Amelia Holowaty Krales via The Verge

'Baca juga artikel menarik lainnya di kategori Etika Mesin.'

Manusia, Sang Penjaga Akal Sehat

Untungnya, masih ada manusia. Para ahli AI pun setuju, peran hakim manusia tak tergantikan. Mereka lah yang bisa menilai ketulusan terdakwa, menavigasi “area abu-abu faktual” yang kompleks, dan yang terpenting: mengambil sumpah. Robot tidak bisa bersumpah, majikan. Mereka tidak punya moral, tidak punya empati. Mereka tidak dirancang untuk mencari “jawaban yang benar”, melainkan untuk memprediksi respons berdasarkan data yang dilatihkan.

Meskipun AI Arbitrator dari AAA menunjukkan potensi efisiensi dan penghematan biaya, bahkan membuat pihak yang bersengketa merasa “didengar” karena prosesnya yang terstruktur, tetap ada wasit terakhir: arbiter manusia. Mereka meninjau, memvalidasi, dan menandatangani keputusan akhir. Ini bukan tentang mengganti manusia, melainkan memberdayakan mereka.

Solusi Bukan Hanya AI

Cody Venzke dari ACLU dengan cerdas mengingatkan, solusi untuk sistem peradilan yang kekurangan staf bukanlah semata-mata AI, melainkan dengan mengangkat lebih banyak hakim manusia. Karena keadilan, pada intinya, adalah tugas manusia yang mendalam.

Sama halnya dengan di meja hijau, di dunia digital pun, Anda adalah majikan yang punya akal. Mengendalikannya butuh strategi dan pemahaman, bukan sekadar pasrah pada algoritma. Bagi Anda, para majikan digital yang ingin memahami lebih dalam cara kerja AI dan mengendalikannya sesuai etika, kami punya solusinya. Dengan AI Master, Anda akan dibimbing untuk menjadi majikan sejati, bukan sekadar babu teknologi yang pasrah dengan algoritma. Ini adalah investasi akal, bukan cuma modal coba-coba. Pastikan Anda punya kontrol penuh, jangan sampai robot ‘kurang piknik’ malah menguasai pekerjaan Anda.
Anda mungkin juga tertarik membaca: ChatGPT Jadi Dokter Dadakan: Beri Data Medismu? Siap-Siap Kena Diagnosis Halusinasi dan Bocornya Privasi!

Kesimpulan: Akal Manusia Tetap Hakim Tertinggi

Pada akhirnya, AI di ruang sidang adalah pedang bermata dua: potensi efisiensi luar biasa di satu sisi, dan risiko kekeliruan fatal di sisi lain. Tanpa pengawasan dan akal sehat manusia, JudgeGPT bisa dengan mudah berubah menjadi ‘Robot Kurang Piknik’ yang mendatangkan malapetaka. Ingat, kursi hakim itu sakral, dan robot belum punya pantat untuk mendudukinya dengan penuh wibawa. Robot itu cerdas, tapi cuma majikan yang punya akal sehat. Oh ya, jangan lupa isi pulsa token listrik, siapa tahu nanti robot AI di rumah minta jatah energi buat mikir keras.

Artikel ini dirangkum dari sumber asli di “The Verge”
Gambar oleh: Amelia Holowaty Krales via TechCrunch